Juknis Derma Pemerintah Fkbm (Fasilitasi Komunitas Budaya Di Masyarakat) Tahun 2019

Berikut ini ialah berkas Juknis Bantuan Pemerintah FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat) Tahun 2019. Download file format PDF.

Juknis Bantuan Pemerintah FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat) Tahun 2019

Lihat juga:

Juknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019

Juknis Bantuan Pemerintah FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat) Tahun 2019

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Juknis Bantuan Pemerintah FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat) Tahun 2019:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 wacana Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 wacana Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 wacana Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu memutuskan Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan wacana Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasiltasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 wacana Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3. Keputusan Presiden Nomor 24/TPA Tahun 2015 wacana Pengangkatan Direktur Jenderal Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 wacana Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1976);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 wacana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 wacana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 wacana Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 wacana Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 wacana Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILTASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasiltasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan serpihan tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Desember 2018

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu sasaran pembangunan kebudayaan nasional ialah tergali, terpelihara, dan terlestarikannya karya-karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, serta proteksi aturan individual dan komunal. Dalam hal ini, budaya etnis dan budaya lokal yang dimiliki oleh kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia ini menjadi serpihan penting dari kebudayaan bangsa yang telah memperlihatkan kontribusi sangat besar bagi penguatan jati diri dan pembentukan abjad bangsa serta ketahanan budaya bangsa.

Dari sudut pandang ini, bangsa Indonesia sebetulnya mempunyai potensi sumber daya yang menjadi keunggulan kompetitif alasannya ialah dikaruniai keragaman budaya yang berbanding lurus dengan jumlah suku bangsa di negeri ini. Kondisi tersebut diperkaya lagi dengan keberadaan sejumlah komunitas yang konsisten dengan tradisi-tradisi yang diwarisi dari para leluhurnya. Tradisi itu terbukti efektif dalam menangkal imbas negatif dari budaya absurd yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya bangsa.

Kondisi Komunitas Budaya ketika ini memprihatinkan, satu sisi mereka mempunyai idealisme dan komitmen yang berpengaruh terhadap keberlangsungan tradisi yang dimiliki, disisi lain, mereka menghadapi banyak sekali permasalahan diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana, perlunya dilakukan dukungan dalam pemberdayaan Komunitas Budaya. Dalam rangka memfasilitasi tugas serta Komunitas Budaya tersebut dibutuhkan jadwal Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019.

Program Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 ialah pemberian sumbangan pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sanggup dimanfaatkan untuk pembelian alat-alat penunjang kegiatan Pemajuan Kebudayaan antara lain alat musik, alat pahat, alat tenun, alat membatik, atau kostum yang nantinya sanggup meningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan, menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan, dan mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Agar penyaluran dan pemanfaatan sumbangan pemerintah tersebut sanggup berjalan tertib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 wacana Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 wacana Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda/UNESCO Convention 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
3. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 wacana Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 wacana Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42/40 Tahun 2009 wacana Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 wacana Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 wacana Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 wacana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 wacana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 wacana Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 wacana Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 wacana Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381);
10. DIPA Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Tahun 2019.

C. Tujuan Petunjuk Teknis
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 disusun sebagai pola bagi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam memutuskan dan melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 kepada Komunitas Budaya yang mengajukan bantuan.

BAB II

BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2019

A. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 ialah kegiatan pemberian sumbangan pemerintah kepada komunitas budaya yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.
2. Komunitas Budaya ialah kesatuan sosial yang mempunyai potensi budaya berupa tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
3. Organisasi Perangkat Daerah ialah unsur pembantu kepala kawasan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemajuan Kebudayaan ialah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
5. Tradisi Lisan ialah tuturan yang diwariskan secara bebuyutan oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan dongeng rakyat.
6. Manuskrip ialah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang mempunyai nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
7. Adat Istiadat ialah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
8. Ritus ialah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, banyak sekali perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
9. Pengetahuan Tradisional ialah seluruh ilham dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai- nilai setempat sebagai hasil pengalaman kasatmata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan sikap mengenai alam dan semesta.
10. Teknologi Tradisional ialah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diharapkan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup insan dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman kasatmata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.
11. Seni ialah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam banyak sekali bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
12. Bahasa ialah sarana komunikasi antar insan baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah
13. Permainan Rakyat ialah banyak sekali permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.
14. Olahraga Tradisional ialah banyak sekali acara fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

B. Tujuan Penggunaan Bantuan
Tujuan dari Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 ialah untuk:

1. meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
2. menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
3. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
4. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan; dan
5. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

C. Penerima Bantuan
Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 ialah Komunitas Budaya di wilayah Indonesia, yang terdiri dari:

1. Keraton
Keraton ialah organisasi sosial-politik-budaya yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Sunan/Penembahan atau sebutan lain, yang terpilih secara genealogis, yang menjalankan fungsi sebagai sentra pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) adat budaya dan nilai sosial budaya yang terkandung didalamnya, serta mengayomi forum dan anggota masyarakat.

2. Komunitas Adat
Komunitas Adat ialah kesatuan sosial yang mempunyai kesadaran wilayah sebagai kawasan teritorial dan identitias sosial dalam berinteraksi menurut nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis.

3. Lembaga Adat
Lembaga Adat ialah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.

4. Sanggar Seni
Sanggar ialah organisasi kemasyarakatan formal yang bertujuan untuk melestarikan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan) nilai budaya, kesenian tradisional, norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

5. Lembaga Kepercayaan
Lembaga Kepercayaan ialah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berhimpun dan berhubungan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai visi dan misinya.

6. Komunitas Tradisi
Komunitas Tradisi ialah wadah berhimpunnya masyarakat dengan banyak sekali latar belakang yang spesifik dalam rangka melestarikan tradisi yang hampir punah.

D. Indikator Keberhasilan

1. terlaksananya Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 secara sempurna guna, sempurna waktu dan sempurna sasaran; dan
2. adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 secara benar dan sesuai ketentuan.

E. Prinsip Pelaksanaan Bantuan

1. bantuan ini diprioritaskan kepada Komunitas Budaya yang Pemerintah Daerahnya telah memutuskan pokok pikiran kebudayaan kawasan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 wacana Pemajuan Kebudayaan;
2. bantuan ini diberikan kepada Komunitas Budaya yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pemajuan kebudayaan yang ada hubungannya dengan 10 (sepuluh) objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 wacana Pemajuan Kebudayaan, yaitu: Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional;
3. bantuan ini harus dikelola secara gotong royong, transparansi dan akuntabilitas, efisien, ekonomis, efektif serta memperhatikan prinsip keadilan; dan
4. penerima sumbangan pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan mendapatkan sumbangan sejenis pada objek dan peruntukan yang sama dari dana APBN/P dan/atau APBD. 

F. Tugas dan Tanggung Jawab
Organisasi dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019, sanggup diuraikan sebagai berikut:

1. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi:
a. menginformasikan jadwal Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 kepada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Organisasi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang Kebudayaan, dan memberitahukannya melalui laman kebudayaan.kemdikbud.go.id;
b. membentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan;
c. melaksanakan pembekalan (workshop) kepada tim verifikasi;
d. melaksanakan seleksi calon peserta bantuan;
e. memutuskan peserta bantuan;
f. memberitahukan hasil seleksi calon peserta bantuan;
g. memperlihatkan pembekalan (workshop) kepada calon peserta bantuan;
h. melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan peserta bantuan;
i. melaksanakan proses pencairan: SPP, SPM, SP2B, dan menyalurkan dana sumbangan ke rekening peserta bantuan;
j. mengarsipkan semua dokumen orisinil yang terkait pelaksanaan bantuan;
k. melaksanakan monitoring dan penilaian pelaksanaan bantuan; dan
l. menyusun laporan pelaksanaan bantuan.

2. Tim Verifikasi:
a. melaksanakan investigasi kelengkapan serta penilaian manajemen dan teknis proposal pengajuan bantuan;
b. melaksanakan visitasi dan penilaian kelayakan terhadap calon peserta bantuan;
c. memperlihatkan laporan hasil penilaian dan visitasi;
d. memperlihatkan rekomendasi atas usulan pengajuan calon peserta sumbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; dan
e. melaksanakan monitoring pelaksanaan bantuan.

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Kebudayaan:
a. membantu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam menginformasikan jadwal Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019 kepada Komunitas Budaya di wilayah administrasinya; dan
b. memperlihatkan surat keterangan keberadaan Komunitas Budaya di wilayah administrasinya.

4. Komunitas Budaya:
a. menciptakan dan mengajukan usulan bantuan;
b. mengarsipkan fotokopi usulan pengajuan bantuan;
c. mengikuti pembekalan (workshop) pengarahan teknis pelaksanaan calon peserta bantuan;
d. menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dan kuitansi bukti penerimaan dana bantuan;
e. melaksanakan pekerjaan secara swakelola sesuai dengan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Penerima Bantuan (SP2B);
f. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan;
g. menyimpan bukti-bukti pengeluaran;
h. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Belanja (SPTJB);
i. menandatangani Berita Acara Serah Terima;
j. mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan;
k. memberi label pada barang yang diperoleh dari Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Tahun 2019; dan
l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan.

Download Juknis Bantuan Pemerintah FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat) Tahun 2019

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Pemerintah FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat) Tahun 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



Download File:

Juknis Bantuan Pemerintah FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat) Tahun 2019.pdf

Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id

Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Pemerintah FKBM (Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat) Tahun 2019. Semoga sanggup bermanfaat.

Bagikan Artikel ini