Perpres Nomor 1 Tahun 2019 Wacana Tubuh Nasional Penanggulangan Peristiwa (Bnpb)

Berikut ini ialah berkas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Download file format PDF.

Perpres Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Perpres Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Perpres Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB):

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi melalui penambahan unit kerja dan perubahan nomenklatur serta kiprah pokok dan fungsi unit kerja yang ada dikala ini;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 perihal Sadan Nasional Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga perlu diganti;

c. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a dan abjad b, perlu memutuskan Peraturan Presiden perihal Sadan Nasional Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 perihal Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB ialah forum pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang perihal penanggulangan bencana.

2. Kepala BNPB, yang selanjutnya disebut Kepala ialah pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kiprah dan fungsi BNPB.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab eksklusif kepada Presiden.
(2) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BNPB memiliki tugas:
a. menunjukkan aliran dan pengarahan terhadap perjuangan penanggulangan peristiwa yang meliputi pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
b. memutuskan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan peristiwa menurut peraturan perundang-undangan;
c. memberikan isu acara penanggulangan peristiwa kepada masyarakat;
d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan peristiwa kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap dikala dalam kondisi darurat bencana;
e. memakai dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h. menyusun aliran pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNPB menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan peristiwa dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan sempurna serta efektif dan efisien; dan
b. pengoordinasian pelaksanaan acara penanggulangan peristiwa secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 5

Apabila terjadi peristiwa nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat peristiwa dan keadaan tertentu.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kiprah dan fungsinya, BNPB dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan insan dan kebudayaan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi BNPB

Pasal 7

BNPB terdiri atas:
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan

c. unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 8

Kepala memiliki kiprah memimpin BNPB dalam menjalankan kiprah dan fungsi BNPB.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan, Togas, dan Fungsi

Pasal 9

Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

Unsur pengarah memiliki kiprah menunjukkan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 11

Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan peristiwa nasional;
b. pemantauan; dan
c. penilaian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 12

Unsur Pengarah terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala dan 20 (dua puluh) Anggota.

Pasal 13

(1) Anggota unsur pengarah terdiri atas:
a. 11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau setara pejabat pimpinan tinggi madya, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan
b. 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional.

(2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a mewakili:
a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c. Kementerian Dalam Negeri;
d. Kementerian Keuangan;

e. Kementerian Kesehatan;

f. Kementerian Sosial;
g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
h. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
1. Kementerian Perhubungan;
j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan k. Tentara Nasional Indonesia.

(3) Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b, berasal dari para pakar/profesional dan/ atau tokoh masyarakat.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Togas, dan Fungsi

Pasal 14

Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Unsur pelaksana memiliki kiprah melaksanakan penanggulangan peristiwa secara terintegrasi yang meliputi prabencana, dikala keadaan darurat bencana, dan pascabencana.

Pasal 16

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
a. penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
c. penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan bencana;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan bencana;
e. pengoordinasian instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan forum perjuangan serta forum internasional dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
f. koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB;
g. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BNPB;
h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan BNPB; dan
i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unsur pelaksana memiliki fungsi:
a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;dan
c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 18

(1) Fungsi koordinasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 abjad a dilaksanakan pada tahap prabencana dan pascabencana.

(2) Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik sentra maupun daerah, masyarakat, forum usaha, forum internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

(1) Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TNI serta langkah lain yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Fungsi pelaksanaan pada unsur pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah baik sentra maupun daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TNI dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan peristiwa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas:
a. Sekretariat Utama;
b. Deputi Bidang Sistem dan Strategi;
c. Deputi Bidang Pencegahan;
d. Deputi Bidang Penanganan Darurat;
e. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
f. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; dan

g. Inspektorat Utama.

Paragraf 3

Sekretariat Utama

Pasa1 22

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 23

Sekretariat Utama memiliki kiprah training dan pemberian dukungan manajemen kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.

Pasal 24

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi acara BNPB;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, agenda dan anggaran BNPB;
c. training dan pemberian dukungan manajemen yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, persandian, kerumahtanggaan, kerja sama, kekerabatan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPB;
d. training dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaannegara; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 25

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bab dan/ atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing bab terdiri atas 2 (dua) subbagian dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bab yang menangani ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah subbagian sesuai kebutuhan.
(4) Bagian yang menangani ketatausahaan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan dukungan manajemen kepada deputi.

Paragraf 4

Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Pasal 26

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Sistem dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 27

Deputi Bidang Sistem dan Strategi memiliki kiprah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan taktik penanggulangan bencana.

Pasal 28

Dalam melaksanakan kiprah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi;
c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem dan strategi;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem dan strategi;
f. pemantauan, penilaian dan pelaporan di bidang sistem dan strategi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 29

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/ atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 5

Deputi Bidang Pencegahan

Pasal 30

(1) Deputi Bidang Pencegahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 31

Deputi Bidang Pencegahan memiliki kiprah menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pencegahan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan;
d. pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 33

(1) Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/ atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 6

Deputi Bidang Penanganan Darurat

Pasal 34

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Penanganan Darurat dipimpin olehDeputi.

Pasal 35

Deputi Bidang Penanganan Darurat memiliki kiprah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keadaaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Deputi Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan darurat;
d. pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 37

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/ atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 7

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 38

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 39

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki kiprah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 40

Dalam melaksanakan kiprah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
d. pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 41

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/ atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 8

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Pasal 42

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 43

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan memiliki kiprah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Pasal 44

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang logistik dan peralatan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala. oleh

Pasal 45

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/ atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 9

Inspektorat Utama

Pasal 46

(1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 47

lnspektorat Utama memiliki kiprah menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan BNPB.

Pasal 48

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan BNPB;
b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BNPB terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan manajemen Inspektorat Utama; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 49

(1) Inspektorat Utama paling banyak terdiri atas 3 (tiga) inspektorat.
(2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 1 (satu) bab yang menangani ketatatusahaan.
(3) Masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu) subbagian yang menangani ketatausahaan, dan kelompok jabatan fungsional auditor.
(4) Bagian yang menangani ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Paragraf 10

Pusat

Pasal 50

(1) Pusat sanggup dibuat di lingkungan unsur pelaksana paling banyak 3 (tiga) Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan kiprah dan fungsi unsur pelaksana.
(2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Pasal 51

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memiliki kiprah menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BNPB.

Pasal 52

(1) Pusat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang, 1 (satu) subbidang yang menangani ketatausahaan dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbidang dan/ atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 11

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 53

(1) Untuk melaksanakan kiprah teknis operasional dan/ atau kiprah teknis penunjang tertentu sanggup dibuat unit pelaksana teknis.
(2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 54

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan oleh Kepala sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 12

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 55

Jabatan fungsional sanggup ditetapkan di lingkungan BNPB sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 56

Kepala mengendalikan pelaksanaan kiprah dan fungsi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Pasal 57

Semua unsur di lingkungan BNPB dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BNPB sendiri maupun dalam kekerabatan antar instansi pemerintah baik sentra maupun kawasan di luar BNPB.

Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur pelaksana wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan menunjukkan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan kiprah bawahan.

Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta memberikan laporan secara terjadwal sempurna pada waktunya.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpman satuan organisasi di lingkungan unsur pelaksana wajib melaksanakan training dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasa1 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNPB diatur dengan Peraturan BNPB.

BAB V

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Pasal 63

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Kepala sanggup dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau profesional.

Pasa1 64

Kepala diberikan hak keuangan dan manajemen setingkat Menteri.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah

Pasal 65

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 66

(1) Anggota U nsur Pengarah yang berasal dari unsur Pemerintah diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Kepala.
(2) Kepala mengusulkan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.

Pasal 67

(1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala kepada Presiden sejumlah 18 (delapan belas) calon anggota Unsur Pengarah.
(2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dilakukan uji kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

9 (sembilan) calon Anggota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut hasil uji kepatutan dan kelayakan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden menjadi Anggota Unsur Pengarah.

Pasal 69

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diangkat untuk masa kiprah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan dan kriteria Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan BNPB.

Bagian Ketiga

Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Unsur Pelaksana

Pasal 71

(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
(2) Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administator atau jabatan struktural eselon III.a.
(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 72

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 73

Jabatan di lingkungan unsur pelaksana diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang profesional dan jago sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 74

(1) Pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kiprah dan fungsi BNPB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kiprah dan fungsi BNPB sanggup diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

(1) Untuk melaksanakan kiprah penanggulangan peristiwa di kawasan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB.
(3) BNPB mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 76

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BNPB ditetapkan oleh Kepala sesudah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada dikala Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BNPB tetap melaksanakan kiprah dan fungsinya hingga dengan dibentuknya jabatan gres dan diangkat pejabat gres menurut Peraturan Presiden ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada dikala Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 perihal Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang gres menurut Peraturan Presiden ini.

Pasal 79

Pada dikala Peraturan Presiden mi mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 perihal Badan Nasional Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden mi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Download Perpres Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perpres Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



Download File:

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang BNPB.pdf

Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Semoga sanggup bermanfaat.

Bagikan Artikel ini